Rapat koordinasi dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

POSKOTAKALTIMNEWS.COM, KUKAR- Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menggelar rapat koordinasi dan evaluasi kinerja perangkat daerah, serta progres pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Tahun Anggaran 2022, di ruang serbaguna Kantor Bupati Kukar, Selasa (17/5/2022).

Rakor dipimpin oleh Bupati Kukar Edi Damansyah, didampingi Wakil Bupati H Rendi Solihin, Sekretaris Kabupaten (Sekkab) H Sunggono, dan di hadiri Kepala OPD Kukar baik langsung maupun virtual.

Edi Damansyah mengatakan, rakor ini bertujuan untuk mengawal realisasi program kegiatan 2022, sebab pada Maret 2022 semua belanja yang berkaitan dengan belanja modal maupun penyediaan barang dan jasa harus cepat dilakukan pelelangan, sehingga Maret itu sudah selesai pelaksanaannya.

"Tapi dalam perjalanannya belum bisa, karena disampaikan oleh Dinas di dalam perencanaan itu anggaran yang ditetapkan itu ada yang masih memerlukan proses perencanaan, sehingga perenanaan ini memakan waktu sekitar 2 bulan," kata Edi Damansyah.

"Namun tidak semua Dinas seperti itu, Alhamdulillah gambaran sudah terliat ada bebebrapa realisasi kegiatan yang sudah dilelang, bahkan kontrak," ungkapnya.

Pemerintah daerah memiliki target pada Mei 2022 ini dimaksimalkan proses lelang tersebut. Hal ini harus dilakukan salah satu maksudnya untuk perbaikan tata kelola pelaksanaan kegiatan.

"Karena selama ini kmi evaluasi pada November masih lelang, jadi pekerjaan itu hanya 2 bulan saja, tidak ada kerja 2 bulan itu selesai, jangan sampai ada kebijakan tambahan waktu 50 hari dijadikan sebagai modus," tuturnya.

Selain itu, dalam rakor ini mengingatkan Kepala OPD, bahwa kinerja Kepala OPD merupakan salah satu variabelnya, diukur dari realisasi kegiatan ini. Kalau tahun lalu capaian kerjanya lemah, rapor Kepala OPDnya jelek.

"Kami minta bagi OPD yang banyak kegiatannya seperti Dinas PU, Perkim, Disdikbud, Dinkes, Distanak Kukar, untuk cepat merealisasikan kegiatan yang ada di OPD masing masing," sebutnya

"Dari progres perjalanan OPD yang ada ini agak lambat, Kepala OPDnya lalai, makanya kami ingatkan jangan lalai, atensi khususnya setelah rakor ini kerja cepat," imbuhnya

Pemerintah daerah terus melakukan evaluasi untuk melihat progresnya, jika ada peningkatan signifikan artinya pola control melalui rakor ini jalan.

"Kalau jalan ditempat, harus didiagnosa penyakitnya dimana, perlu dievaluasi, nanti ada rakor lanjutan untuk melihat progresnya," pungkasnya.(*riz/adv)